Herdiansyah Hamzah

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja terus bergulir. Bahkan cenderung dipaksakan di tengah masa pandemi Covid-19 yang tidak kunjung mereda. Aksi protes pun berdatangan dari berbagai kalangan. Mulai dari barisan buruh, petani, perempuan, nelayan, pekerja pers, pegiat lingkungan hidup, akademisi, hingga kelompok mahasiswa. Tidak hanya aspek formil atau proses pembentukannya yang dianggap cacat. Tetapi juga aspek materil atau substansi isinya, yang dipersoalkan banyak kalangan. Kelompok yang berasal dari entitas bisnis, diduga berada dibalik RUU Cipta Kerja ini. Kelompok ini berusaha menyandera negara guna membuat produk undang-undang untuk keuntungan mereka sendiri ( state capture ). Mengutip Hellman, Jones, dan Kaufmann (2000) [1] , “ state capture ” diartikan sebagai k elompok tertentu (umumnya berasal dari entitas bisnis atau perusahaan ) yang melakukan pembayaran pribadi yang ilegal dan tidak transparan kepada pejabat publik untuk mempengaruhi pembentukan undan...

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, membuka mata kita tentang bagaimana sesungguhnya politik dinasti bekerja. Politik dinasti memiliki daya rusak yang begitu besar dalam sistem pemerintahan. Ia melumpuhkan tugas pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah, yang seharusnya berjalan dalam mekanisme check and balances system . 2 orang yang ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh KPK dalam OTT ini, berstatus sebagai suami-istri. Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Encek UR Firgasih. Selain keduanya, juga turut ditetapkan sebagai tersangka 3 orang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan 2 orang lainnya lagi berasal dari pihak swasta. Bisa ditebak bukan, bagaimana urusan pengelolaan pemerintahan daerah dan pengambilan kebijakan-kebijakan strategis, harus dibicarakan dan diputuskan di rumah? Ini menjadi contoh dari m...