Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, membuka mata kita tentang bagaimana sesungguhnya politik dinasti bekerja. Politik dinasti memiliki daya rusak yang begitu besar dalam sistem pemerintahan. Ia melumpuhkan tugas pengawasan DPRD terhadap Pemerintah Daerah, yang seharusnya berjalan dalam mekanisme check and balances system . 2 orang yang ditangkap dan ditetapkan tersangka oleh KPK dalam OTT ini, berstatus sebagai suami-istri. Bupati Kutai Timur, Ismunandar, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur, Encek UR Firgasih. Selain keduanya, juga turut ditetapkan sebagai tersangka 3 orang Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan 2 orang lainnya lagi berasal dari pihak swasta. Bisa ditebak bukan, bagaimana urusan pengelolaan pemerintahan daerah dan pengambilan kebijakan-kebijakan strategis, harus dibicarakan dan diputuskan di rumah? Ini menjadi contoh dari m...
Lebih sering dipanggil Castro.