Herdiansyah Hamzah

Ketika kita berbicara mengenai Indonesia, tentu kita tidak bisa lepas dari topik korupsi. Selama satu dekade belakangan ini, pemberitaan tentang korupsi hampir setiap hari menghiasi media cetak maupun elektronik. Political and Economic Risk Consultancy (PERC), sebuah lembaga yang berbasis di Hongkong, membeberkan hasil survei yang menyebutkan Indonesia sebagai Negara paling korup di antara 16 Negara se-Asia Pasifik.

Utang? ya, lagi-lagi soal utang. Puluhan tahun utang Negara kita mengendap, tapi tidak pernah sedikitpun dinikmati oleh Rakyat Indonesia. Utang-utang najis itu hanya menjadi milik para koruptor, para pejabat, para penguasa dan para bedebah negeri ini. Anda tahu berapa utang Negara kita hingga hari ini? Utang Indonesia hingga bulan Mei 2012 sebesar Rp 1.944,14 triliun (Sumber : Kompas ). Jumlah yang sangat besar. Bayangkan jika sejumlah tersebut ditukat dengan es batu, mungkin seluruh wilayah negeri ini banjir.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Namun sayang, kekayaan tersebut tidak berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu faktor utama penyebab ketimpangan tersebut adalah pola dan sistem ekonomi yang dijalankan oleh Negara. Kita mengalami pola ketergantungan yang sangat tinggi terhadap modal asing, sehingga membuat sistem ekonomi Indonesia jauh dari kemandirian. Negara cenderung memandang remeh pembangunan ekonomi, dimana modal yang besar dianggap sebagai jaminan keberhasilan pembangunan ekonomi.

Polemik yang terjadi terkait kasus Antasati, kian meruncingkan peperangan diantara dua lembaga Negara. Komisi Yudisial, seperti diberitakan berbagai media cetak dan elektronik, berencana memeriksa hakim Mahkamah Agung, terkait dengan putusan kasasi yang diajukan oleh Antasari. Perdebatan kemudian muncul, apakah Komisi Yudisial akan memeriksa hakim Mahkamah Agung dalam konteks kode etik hakim (code of conduct) semata, ataukah merembes masuk pada pemeriksaan substansi putusan yang menjerat Antasari selama 18 tahun tersebut?

Paul Joseph Goebbels, mendiang menteri propaganda Nazi di zaman Hitler, memperkenalkan dengan baik teknik propaganda yang disebut “Argentum ad nausem”, atau yang lebih dikenal istilah teknik Big Lie (kebohongan besar) [1] . Prinsip utama dari teknik propaganda tersebut adalah, menyebarluaskan berita bohong melalui media massa sesering dan sebanyak mungkin hingga kemudian kebohongan tersebut dianggap sebagai suatu kebenaran. Sangat mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru Soeharto, terutama dengan apa yang dilakukannya terhadap upaya memutarbalikkan fakta sejarah. Dan teknik ini, cenderung kembali dipergunakan oleh Pemerintahan SBY-Boediono, termasuk dibidang penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Ketika kita bicara soal Barcelona, klub asal Catalan Spanyol, maka kita akan disuguhkan 3 (tiga) hal, yaitu sejarah, seni serta kepekaan sosial (social interest). Ketiga hal inilah yang membuat Barcelona begitu berbeda dengan klub besar lainnya. Ditengah gempuran bisnis dan modal yang begitu merajai dunia sepakbola hari ini, Barcelona justru lahir dan besar melalui sisi lain sepakbola yang mampu mengkombinasikan antara seni, perlawanan dan sikap kepekaan sosial yang mungkin bisa menjadi contoh bagi siapa saja.

Setelah kerontakan ekonomi global melalui gelombang krisis yang terjadi di penghujung tahun 2008 lalu, berbagai pola dan cara tengah dirancang oleh Negara-negara Imperialis untuk keluar dari krisis tersebut. Mulai dari peguatan nilai tukar standar perdangan internasional, hingga reformasi forum/badan dan lembaga-lembaga keuangan internasional, dalam hal ini IMF, World Bank, WTO, dll. Namun dibalik semua itu, kita tentu saja tidak boleh terjebak dengan topeng reformasi ini. Hal tersebut tidak lebih dari sandiwara Kapitalisme Global untuk kembali menipu dengan sejuta kepura-puraan. Pada akhirnya, toh Negara dunia ketigalah yang menjadi korban dan harus menanggung krisis ini, termasuk Indonesia sendiri. Putaran pertemuan G-20 Seoul, Korea ini sendiri menyepakati 4 hal utama sebagai komunike bersama, yakni : Pertama, semua negara anggota berjanji untuk memperkuat peran G-20 dalam menghadapi risiko dan tantangan baru di sektor keuangan internasional. Kedua, para pemimpin G-20 sepakat untu...